Businesstrack.id- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyampaikan harapannya agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memperkuat iklim usaha di provinsi ini. Hal ini menjadi penting di tengah ketidakpastian yang melanda perekonomian global saat ini.
“Para pelaku usaha di Jawa Timur, yang merupakan penyumbang terbesar kedua bagi ekonomi nasional setelah DKI Jakarta, berharap kepemimpinan Prabowo dan Gibran dapat menghadirkan suasana yang lebih kondusif untuk berinvestasi,” ujar Adik dalam acara di Surabaya, Kamis.
Adik mencatat bahwa kontribusi Jatim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 14,43 persen, dan 25,30 persen untuk PDRB Pulau Jawa. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa pada Triwulan III-2024, investasi di Jatim mencapai Rp39,69 triliun, dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp25,81 triliun.
Pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar dua persen dan kenaikan triwulanan sebesar 11,6 persen, dengan total investasi kumulatif dari Januari hingga September 2024 sebesar Rp111,4 triliun. Angka ini mencapai 74,9 persen dari target BKPM sebesar Rp148,8 triliun dan 96,9 persen dari target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jatim sebesar Rp115 triliun.
Untuk itu, Jatim membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam bentuk kemudahan berusaha, agar dapat menarik lebih banyak investasi. Adik menekankan bahwa provinsi ini memiliki potensi besar di berbagai sektor, termasuk hilirisasi, industri hijau, dan sektor biru seperti perikanan dan energi.
Dengan adanya dukungan dari pemerintahan baru, Jatim diharapkan dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen pada tahun 2025. Selain itu, dengan posisi Jatim sebagai Hub Ibu Kota Nusantara (IKN), daya tariknya sebagai lokasi investasi semakin meningkat.
Adik juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dihasilkan harus berdasarkan riset yang mendalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
