Businesstrack.id- Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengakselerasi sistem pembayaran digitalisasi pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Gedung BI, Jakarta, pada Sabtu (30/11).
Perry menjelaskan bahwa akselerasi ini akan dilakukan sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030, yang telah diluncurkan pada 1 Agustus 2024. Dalam blueprint tersebut, terdapat lima inisiatif utama yang akan menjadi fokus pengembangan, yaitu pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi, dan rupiah digital. Semboyan yang diusung adalah “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.”
Pengembangan Infrastruktur dan Modernisasi Sistem Pembayaran
Salah satu langkah pertama yang akan dilakukan adalah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST, yang akan terkoneksi dengan fast payment industry. Selain itu, BI juga akan melakukan modernisasi terhadap sistem BI-RTGS (Real-Time Gross Settlement) yang bersifat multi-currency dan standar nasional. Pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI-Payment Info juga akan dilakukan.
Konsolidasi Industri Pembayaran
Upaya kedua adalah konsolidasi industri pembayaran sesuai dengan kemampuan transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur. BI akan mengklasifikasikan Pelaku Sistem Pembayaran (PSP) menjadi dua kategori, yaitu PSP utama dan non-utama.
Inovasi QRIS dan Kolaborasi Internasional
Inovasi pada sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga akan diperluas dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant. Bank Indonesia juga berencana berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center (BIDIC).
Selain itu, kerjasama internasional QRIS akan diperluas dengan sejumlah negara, termasuk Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, serta negara-negara lainnya di Asia dan Timur Tengah.
Eksperimen Rupiah Digital dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Perry menambahkan bahwa eksperimen rupiah digital akan terus dilanjutkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, elektronifikasi transaksi keuangan untuk pemerintah daerah juga akan diteruskan, termasuk untuk penyaluran bantuan sosial dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah.
Dengan berbagai upaya ini, Bank Indonesia bertujuan untuk memperkuat sistem pembayaran digital Indonesia, meningkatkan inklusi keuangan, serta memajukan ekonomi digital yang semakin berkembang.
