Businesstrack.id- Pemerintah Indonesia telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp483,6 triliun hingga 30 November 2024, yang setara dengan 74,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp648,1 triliun. Pembiayaan ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp437,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp46,4 triliun, demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu.
Selain pembiayaan utang, pembiayaan non-utang tercatat mengalami defisit sebesar Rp54,8 triliun. Sehingga, total pembiayaan anggaran hingga 30 November 2024 mencapai Rp428,8 triliun atau 82 persen dari target APBN yang sebesar Rp522,8 triliun.
Thomas Djiwandono menekankan bahwa kinerja pembiayaan ini tetap terkendali dengan pengelolaan yang prudent dan kredibel, serta memastikan pembiayaan tetap berada dalam batas aman. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengendalian pembiayaan untuk mendukung tujuan kesinambungan APBN dan akan terus berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan, dengan mempertimbangkan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga agar biaya pembiayaan (cost of fund) tetap efisien dengan risiko yang terkendali. Strategi pembiayaan akan terus fleksibel dan oportunistik, baik dalam hal penerbitan, waktu, komposisi kurs, maupun instrumen yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang kondusif dan stabil.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan diversifikasi instrumen, memperluas basis investor, dan mendalami pasar untuk memperkuat dukungan pasar domestik terhadap stabilitas dan kinerja pasar SBN.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas pasar surat utang domestik sekaligus memastikan pembiayaan tetap berjalan sesuai target.
