Businesstrack.id- Mohammed Al-Bashir, Perdana Menteri Pemerintahan Penyelamat Suriah (SSG), mengumumkan pada Selasa (10/12) bahwa pihak oposisi Suriah telah memberinya izin untuk membentuk pemerintahan peralihan setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad. Pemerintahan sementara ini akan berjalan hingga 1 Maret 2025.
Menurut Al-Bashir, keputusan tersebut diterima setelah penyerahan kekuasaan oleh Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi al-Jalali pada Minggu (8/12), setelah kelompok oposisi berhasil merebut Damaskus. “Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk pemerintahan sementara yang akan berjalan secara tentatif hingga 1 Maret 2025,” ujar Al-Bashir kepada media Al-Hadath.
SSG, yang dibentuk pada 2017 oleh organisasi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan kelompok bersenjata lainnya di Provinsi Idlib, kini menguasai Damaskus setelah penyerangan yang berhasil menumbangkan rezim Assad.
Selain itu, otoritas penerangan Suriah juga menerbitkan informasi terbaru mengenai harga barang-barang pokok di negara tersebut. Melalui saluran media sosial Telegram, otoritas mengumumkan harga gas, bensin, emas, serta nilai tukar mata uang, termasuk lira Turki. Nilai tukar dolar AS kini berada pada angka 35 lira Turki, sementara euro dihargai 37,96 lira.
Sementara itu, mata uang Suriah, pound, masih digunakan di Damaskus dan Aleppo, meskipun nilai tukarnya anjlok setelah kelompok oposisi merebut Damaskus. Pound Suriah sempat terdepresiasi hingga 25 ribu per dolar AS, namun kini telah berangsur pulih ke angka sekitar 15 ribu per dolar AS, menurut laporan koresponden media Rusia, RIA Novosti.
Harga makanan di pasar Suriah saat ini mengalami lonjakan antara 30 hingga 50 persen dibandingkan harga pada masa pemerintahan Assad. Meskipun demikian, kebutuhan pokok seperti buah-buahan dan sayur-sayuran masih tersedia di pasar.
Dalam perkembangan lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan bahwa Bashar al-Assad telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Suriah dan meninggalkan negara tersebut setelah bernegosiasi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik Suriah.
Mohammed Al-Bashir, Perdana Menteri Pemerintahan Penyelamat Suriah (SSG), mengumumkan pada Selasa (10/12) bahwa pihak oposisi Suriah telah memberinya izin untuk membentuk pemerintahan peralihan setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad. Pemerintahan sementara ini akan berjalan hingga 1 Maret 2025.
Menurut Al-Bashir, keputusan tersebut diterima setelah penyerahan kekuasaan oleh Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi al-Jalali pada Minggu (8/12), setelah kelompok oposisi berhasil merebut Damaskus. “Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk pemerintahan sementara yang akan berjalan secara tentatif hingga 1 Maret 2025,” ujar Al-Bashir kepada media Al-Hadath.
SSG, yang dibentuk pada 2017 oleh organisasi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan kelompok bersenjata lainnya di Provinsi Idlib, kini menguasai Damaskus setelah penyerangan yang berhasil menumbangkan rezim Assad.
Selain itu, otoritas penerangan Suriah juga menerbitkan informasi terbaru mengenai harga barang-barang pokok di negara tersebut. Melalui saluran media sosial Telegram, otoritas mengumumkan harga gas, bensin, emas, serta nilai tukar mata uang, termasuk lira Turki. Nilai tukar dolar AS kini berada pada angka 35 lira Turki, sementara euro dihargai 37,96 lira.
Sementara itu, mata uang Suriah, pound, masih digunakan di Damaskus dan Aleppo, meskipun nilai tukarnya anjlok setelah kelompok oposisi merebut Damaskus. Pound Suriah sempat terdepresiasi hingga 25 ribu per dolar AS, namun kini telah berangsur pulih ke angka sekitar 15 ribu per dolar AS, menurut laporan koresponden media Rusia, RIA Novosti.
Harga makanan di pasar Suriah saat ini mengalami lonjakan antara 30 hingga 50 persen dibandingkan harga pada masa pemerintahan Assad. Meskipun demikian, kebutuhan pokok seperti buah-buahan dan sayur-sayuran masih tersedia di pasar.
Dalam perkembangan lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan bahwa Bashar al-Assad telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Suriah dan meninggalkan negara tersebut setelah bernegosiasi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik Suriah.
