Businesstrack.id- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan bahwa realisasi anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp504 triliun per 30 November 2024. Menurutnya, anggaran pendidikan merupakan bagian dari investasi publik yang mendukung daya saing bangsa.
Suahasil merincikan bahwa anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui berbagai mekanisme, antara lain belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp171,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp317 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp18,1 triliun.
Program-program Pendidikan yang Didukung APBN
Melalui belanja pemerintah pusat (BPP), sejumlah program pendidikan dilaksanakan untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat. Beberapa program tersebut antara lain:
- Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan kepada 21,1 juta siswa.
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
- Beasiswa LPDP yang diberikan kepada 55.809 penerima.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,4 juta siswa dan 55.084 sekolah.
- Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 perguruan tinggi.
- Tunjangan profesi guru non-PNS untuk 652.500 guru, serta Tunjangan Profesi Dosen (TPD) untuk 79.700 dosen.
Sementara itu, melalui transfer ke daerah (TKD), anggaran pendidikan juga mendukung:
- BOS untuk 43,7 juta siswa dan 46.700 satuan pendidikan sekolah.
- BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan PAUD.
- Rehabilitasi sekolah untuk 5.404 ruang kelas.
- Gaji dan tunjangan untuk 1,58 juta guru, termasuk tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil).
- Alokasi untuk 109 museum.
Selain itu, melalui pembiayaan, terdapat alokasi untuk Dana Abadi Pendidikan LPDP, yang menyediakan beasiswa bagi anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3, baik di dalam maupun luar negeri.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran untuk tahun 2025. Berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan India yang lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.
“Pendidikan adalah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, inilah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12).
