Businesstrack.id- Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi anggaran APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam instruksinya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja negara dan daerah, dengan rincian anggaran kementerian dan lembaga yang harus dipangkas sebesar Rp256,1 triliun, sementara Rp50,59 triliun efisiensi ditargetkan dari transfer ke daerah.
Instruksi ini juga mengatur pembatasan belanja non-prioritas, seperti pengurangan perjalanan dinas hingga 50%, pengurangan honorarium, serta pembatasan kegiatan yang tidak memberikan output terukur. Seluruh pejabat negara, mulai dari kementerian/lembaga, gubernur, bupati, hingga wali kota, diinstruksikan untuk mengurangi belanja seremonial dan studi banding.
Presiden juga menekankan bahwa anggaran harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan bukan sekadar pemerataan antarperangkat daerah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diberi tanggung jawab untuk memastikan efisiensi ini berjalan sesuai rencana dengan menetapkan besaran efisiensi masing-masing kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi transfer ke daerah.
Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang bertugas memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Semua hasil identifikasi rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025, untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan efisien.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan sektor pemerintahan dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal negara.
