Businesstrack.id- Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa pihaknya berkewajiban untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan anggaran pembangunan lainnya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pimpinan untuk optimalisasi pembahasan program prioritas kementerian/lembaga (K/L) yang digelar di Jakarta, Minggu.
Menurut Rachmat, anggaran pembangunan yang tidak termasuk dalam APBN tetap memiliki peran penting dalam menjaga laju ekonomi negara. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mendorong kementerian dan lembaga (K/L) untuk memanfaatkan sumber pembiayaan non-APBN, seperti hibah dan investasi luar negeri, guna mendukung program-program prioritas.
Selain itu, Rachmat juga menekankan pentingnya tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditandatangani oleh Presiden, Kementerian PPN/Bappenas akan menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kementerian dan lembaga yang terdampak oleh kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.
Putut Satyaka, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, menjelaskan bahwa pemutakhiran RKP 2025 akan dilakukan dengan memperhatikan hasil trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait, serta revisi anggaran yang akan dibahas sebelum 14 Februari 2025. Fokus anggaran yang tersisa setelah efisiensi akan diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, dan hilirisasi industri.
Bappenas sendiri tercatat sebagai salah satu kementerian yang terdampak Inpres 1/2025 dengan pemangkasan anggaran sebesar 54,7 persen atau sekitar Rp1.077 triliun dari pagu anggaran kementeriannya di Tahun Anggaran 2025. Sisa anggaran setelah efisiensi ini akan difokuskan pada pembiayaan kegiatan prioritas nasional dan operasional yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
