Businesstrack.id- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah langkah strategis yang akan meningkatkan efisiensi dan transparansi di perusahaan milik negara (BUMN). Menurut Luhut, Danantara akan menggunakan skema bisnis joint venture yang memungkinkan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, sehingga memberikan dampak positif pada efisiensi dan keterbukaan.
“Danantara adalah keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Mereka bisa melakukan joint venture dengan banyak perusahaan, yang akan membuat banyak perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan,” ujar Luhut saat ditemui di acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.
Luhut juga menambahkan bahwa setelah diresmikan, banyak negara yang tertarik untuk melakukan joint venture dengan Danantara, salah satunya adalah Abu Dhabi yang ingin berinvestasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).
“Yang saya tahu, setidaknya ada minat dari Abu Dhabi,” katanya.
Luhut mengungkapkan bahwa banyak pihak yang terkejut dengan rencana pemerintah meluncurkan Danantara, mengingat besar nilai aset yang akan dikelola oleh lembaga ini. “Banyak yang terkejut, mereka berpikir Indonesia adalah negara yang miskin,” tambah Luhut.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Pembentukan Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.
Danantara, yang membawahi INA dan tujuh BUMN, mengelola total aset sekitar Rp9.480 triliun, menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia. Kehadiran Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh BUMN dan mengimplementasikan amanah Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
