Businesstrack.id- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyiapkan langkah-langkah perlindungan bagi 87 mahasiswa asal Indonesia yang terdampak kebijakan imigrasi baru di Amerika Serikat yang melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing.
Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat atau yang akrab disapa Roy, menyatakan bahwa perwakilan Indonesia di Amerika Serikat siap memberikan bantuan kekonsuleran bagi para mahasiswa yang terdampak. Langkah ini dilakukan menyusul keputusan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang mencabut sertifikasi Harvard di bawah Student and Exchange Visitor Program (SEVP).
“Kami terus memantau situasi ini dari dekat dan menjalin komunikasi aktif dengan mahasiswa Indonesia di Harvard,” ujar Roy melalui pesan singkat dari Jakarta pada Selasa. Ia menambahkan bahwa para mahasiswa diimbau tetap tenang sambil menunggu proses hukum yang sedang berlangsung antara Harvard dan pemerintah AS.
Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan mahasiswa internasional, termasuk 87 pelajar Indonesia yang kini menghadapi risiko kehilangan status legal mereka di AS. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), mahasiswa asing yang telah terdaftar harus pindah ke institusi lain agar tetap legal.
Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keprihatinannya secara resmi kepada Pemerintah AS dan mendorong solusi yang tidak merugikan mahasiswa asing. “Kontribusi mahasiswa Indonesia terhadap dunia pendidikan dan riset di AS sangat signifikan. Kami berharap hak mereka tetap dihormati,” tambah Roy.
Pencabutan sertifikasi Harvard ini, menurut Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, merupakan akibat dari pelanggaran berulang terhadap regulasi federal. Ia menegaskan bahwa menerima mahasiswa asing adalah hak istimewa, bukan hak mutlak.
Situasi ini memicu reaksi dari komunitas akademis global dan diperkirakan akan berdampak luas pada hubungan pendidikan internasional AS.
