Businesstrack.id- Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 mencapai 431,5 miliar dolar AS, mencatat pertumbuhan sebesar 8,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini menunjukkan percepatan dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 6,4 persen yoy.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, kenaikan ini terutama bersumber dari sektor publik dan turut dipengaruhi oleh pelemahan dolar AS terhadap mata uang global.
ULN Pemerintah Meningkat, Tetap Didominasi Utang Jangka Panjang
Posisi ULN pemerintah per April 2025 tercatat sebesar 208,8 miliar dolar AS atau tumbuh 10,4 persen yoy. Angka tersebut meningkat dari pertumbuhan 7,6 persen pada Maret. BI mencatat bahwa lonjakan ini terjadi seiring dengan penarikan pinjaman luar negeri dan masuknya dana asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri.
Ramdan menegaskan bahwa ULN pemerintah sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, serta transportasi dan infrastruktur, dengan 99,9 persen di antaranya merupakan utang jangka panjang.
ULN Swasta Alami Kontraksi, Sektor Keuangan Pulih
Sementara itu, ULN swasta mencatatkan penurunan sebesar 0,6 persen yoy menjadi 194,8 miliar dolar AS. Kontraksi ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 1,0 persen yoy. Penurunan ini terjadi di tengah pulihnya sektor keuangan, dengan ULN lembaga keuangan tumbuh positif 2,9 persen setelah sempat terkontraksi.
Sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar ULN swasta, menyumbang 80 persen dari total.
Struktur Tetap Sehat, BI dan Pemerintah Perkuat Pengawasan
BI menekankan bahwa struktur ULN Indonesia tetap dalam kondisi sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 30,3 persen pada April, dari 30,6 persen pada Maret. Komposisi utang jangka panjang yang mendominasi—sebesar 85,1 persen dari total ULN—juga menjadi indikator kuatnya pengelolaan risiko.
Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi pemantauan ULN. Pemanfaatan utang juga diarahkan untuk mendukung pembangunan prioritas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
