Businesstrack.id- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) baru mencapai Rp48,8 triliun atau 32,6 persen dari total pagu APBN. Angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp70,5 triliun atau 46,3 persen dari target.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6), menjelaskan bahwa perlambatan tersebut bersifat teknis akibat jadwal penyaluran bansos yang mengikuti pola triwulanan.
“Memang ada sejumlah belanja yang belum terealisasi di Mei karena programnya dijadwalkan tiga bulanan. Jadi belanja sudah dilakukan pada Maret atau April, dan Mei belum,” kata Suahasil.
Namun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran bansos pada bulan Juni. Salah satu faktor keterlambatan adalah proses penyelarasan data bansos dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.
“Kami sedang cocokkan data dengan Kemensos. Sisa bansos, baik Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan II-2025 akan dituntaskan di Juni,” ujarnya.
Sebagai upaya percepatan, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan bank-bank Himbara sebagai mitra penyaluran bansos.
Secara keseluruhan, belanja negara per Mei 2025 tercatat sebesar Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari total target belanja APBN yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp200 triliun dibandingkan realisasi April sebesar Rp806,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) sendiri tercatat sebesar Rp694,2 triliun atau 25,7 persen dari target, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara hingga Mei mencapai Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target Rp3.005,1 triliun. Namun, pertumbuhan pendapatan negara melambat dibandingkan April, yang mencatat kenaikan Rp300 triliun dalam sebulan, sementara pada Mei hanya naik Rp184,8 triliun.
Akibatnya, posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau setara 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei.
