Jakarta, 18 Agustus 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.333 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun tahun ini,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu.
Anggaran tersebut mencakup berbagai program strategis seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako, akses pembiayaan untuk UMKM, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, belanja langsung untuk masyarakat diproyeksikan akan lebih tinggi lagi. “Dalam dua hari ke depan, Presiden Prabowo akan menyampaikan rencana anggaran tahun depan, dan nilainya dipastikan lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, hingga semester I-2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari total target APBN 2025. Realisasi ini terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp400,6 triliun.
Pertumbuhan belanja negara sebesar 0,6 persen (year-on-year) menurut Menkeu mencerminkan peran kebijakan fiskal sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan regional.
Belanja negara juga difokuskan untuk mendukung program strategis nasional seperti program makan bergizi gratis (MBG), pemberdayaan desa dan UMKM, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Sebagai gambaran untuk tahun depan, pemerintah bersama DPR telah menetapkan proyeksi belanja negara dalam RAPBN 2026 di kisaran 14,19–14,83 persen terhadap PDB, terdiri atas BPP 11,41–11,94 persen PDB dan TKD 2,78–2,89 persen PDB.
