Businesstrack.id- Era pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto telah resmi dimulai, ditandai dengan semangat Kabinet Merah Putih dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi untuk meningkatkan capaian di berbagai sektor. Terkait kinerja perekonomian nasional, pencapaian solid terlihat dari sejumlah indikator ekonomi yang mencerminkan tren positif sejak periode sebelumnya.
Untuk mendorong optimalisasi investasi, adaptasi teknologi, dan inovasi, diperlukan serangkaian kebijakan kunci. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan penyelarasan program kerja prioritas di bidang perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama tujuh kementerian pada Minggu, 3 November 2024.
Tujuan Rapat Koordinasi
Menko Airlangga menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari retreat di Magelang untuk membahas target yang ditetapkan oleh Presiden. “Kami ingin konsolidasi program jangka pendek. Presiden menginginkan agar quick wins dapat dijaga di kuartal pertama tahun depan,” ungkapnya.
Regulasi dan Insentif Prioritas
Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian sejumlah regulasi prioritas, termasuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Selain itu, diusulkan sejumlah insentif, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), dan PPN DTP untuk properti. Program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya juga menjadi fokus dalam pembahasan.
Program Quick Wins dan Jangka Panjang
Seluruh menteri yang hadir mempresentasikan program quick wins serta target jangka menengah dan panjang. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan dan menyelaraskan berbagai program yang dapat mengoptimalkan potensi sektor ekonomi, dengan harapan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih signifikan.
Menko Airlangga juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai forum, seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), G20, dan lainnya.
Arahan Presiden
Hasil dari rapat koordinasi ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait penyempurnaan dan pelaksanaan program ke depan.
Hadir dalam rapat tersebut adalah sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang semua berkomitmen untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat dan terkoordinasi.
