Businesstrack.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pertumbuhan pasar kredit karbon di kawasan Asia-Pasifik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Pemimpin APEC bersama Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC), yang dihadiri oleh berbagai pemimpin dunia usaha dan perwakilan pemerintah dari negara-negara APEC. Dalam kesempatan tersebut, Budi Santoso mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pandangan Indonesia terkait transisi energi bersih dan pengembangan pasar karbon.
Budi Santoso menjelaskan, Indonesia memandang pentingnya pasar kredit karbon yang saling terhubung (interoperable) di kawasan Asia-Pasifik sebagai bagian dari upaya mendukung transisi menuju energi bersih dan berkeadilan. “Kami memandang pasar kredit karbon yang saling terhubung di kawasan Asia-Pasifik merupakan hal yang penting dalam mendukung transisi energi bersih yang berkeadilan, yang tidak hanya bermanfaat bagi kawasan, tetapi juga bagi Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Dukungan Indonesia untuk Perdagangan Digital
Selain pasar karbon, dalam forum ini juga dibahas berbagai rekomendasi penting dari ABAC, antara lain terkait Inovative Funding Instrument, Currency Basket Indexed-Bonds, dan Trade Digitalization Digital Infrastructure. Budi Santoso menekankan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat perdagangan digital. Salah satunya dengan terus melakukan digitalisasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.
Budi menjelaskan, Indonesia sangat fokus pada pengembangan niaga-el (perdagangan elektronik) serta layanan keuangan digital, terutama untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini penting dalam menghadapi tantangan kesenjangan digital di masyarakat. “Keseriusan Indonesia membangun infrastruktur perdagangan digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan optimal terhadap keamanan dan privasi data masyarakat,” tambah Budi.
Potensi Indonesia dalam Pasar Karbon Global
Diskusi dalam forum tersebut juga menyoroti potensi Indonesia dalam mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang saling terhubung di tingkat regional. Indonesia memiliki potensi besar dalam hal kredit karbon, dengan jumlah yang tercatat mencapai 577 juta ton karbon. Oleh karena itu, Budi Santoso mengungkapkan perlunya optimalisasi dan interoperabilitas antara bursa perdagangan karbon untuk memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Salah satu langkah konkret Indonesia dalam hal ini adalah melalui pembentukan Badan Karbon Nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sektor publik dan swasta dalam penanggulangan perubahan iklim,” jelas Budi.
Pada 26 September 2023, Indonesia resmi meluncurkan bursa karbon yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan ini merupakan bukti nyata komitmen Indonesia dalam menciptakan pasar karbon domestik yang dapat terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC, sekaligus mendukung target pengurangan emisi yang ambisius.
Capaian Indonesia dalam Pengurangan Emisi dan Restorasi Ekosistem
Indonesia juga terus mencatatkan kemajuan dalam upaya mengurangi emisi dan memperbaiki ekosistem. Target pengurangan emisi Indonesia adalah sebesar 31,89 persen secara domestik dan 43,2 persen melalui kolaborasi internasional. Di sektor kehutanan, Indonesia telah berhasil mengurangi kebakaran hutan hingga 82 persen dan menurunkan tingkat deforestasi hingga pada level terendah dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, Indonesia juga aktif merestorasi ekosistem hutan mangrove, yang berperan besar dalam penyerapan dan penyimpanan karbon.
Kolaborasi APEC dalam Mendorong Inovasi Keuangan Digital
Forum ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sejalan dengan upaya ini, Indonesia berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai negara anggota APEC guna memperkuat infrastruktur digital dan memperluas akses pasar di kawasan Asia-Pasifik.
Pandu Sjahrir, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), menambahkan bahwa APEC memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan dan inovasi yang akan mendukung inklusi keuangan serta transformasi digital di seluruh kawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus memperkuat regulasi untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan sektor keuangan digital.
Dengan segala langkah progresif yang diambil Indonesia, baik dalam sektor karbon maupun perdagangan digital, negara ini berpotensi untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi global yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusi digital.
