Businesstrack.id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan delapan kebijakan strategis yang akan diterapkan pada kuartal pertama 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pengumuman tersebut disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin.
Salah satu kebijakan utama adalah dampak dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2024. Kenaikan upah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.
Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang akan disalurkan pada Februari dan Maret 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendorong daya beli mereka.
Pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025 juga menjadi salah satu kebijakan penting, yang akan memberikan dampak langsung pada penguatan daya beli masyarakat.
Kebijakan stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 menjadi sorotan utama, mencakup diskon harga tiket pesawat, tarif tol, serta berbagai program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan BUMN akan menyelenggarakan program mudik Lebaran yang akan mendukung mobilitas masyarakat.
Kebijakan kelima adalah pemberian paket stimulus ekonomi, termasuk diskon tarif listrik, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik, serta subsidi dan pajak DTP untuk kendaraan listrik dan hibrida. Kebijakan ini juga mencakup potongan pajak penghasilan (PPh) untuk sektor padat karya.
Optimalisasi program Makan Bergizi Gratis dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) menjadi kebijakan keenam dan ketujuh, yang akan mendorong sektor usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, kebijakan kedelapan adalah realisasi panen padi yang optimal, yang dikatakan Presiden Prabowo telah menunjukkan hasil positif dengan peningkatan signifikan dalam produksi beras nasional.
“Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ungkap Presiden Prabowo, yang menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan ini akan berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan delapan kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di tahun 2025, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan global yang masih ada.
