Businesstrack.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pada akhir Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari PDB. Meskipun defisit tersebut ada, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka tersebut masih dalam target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025, yang diperkirakan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Pendapatan negara pada periode ini tercatat sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target yang ditetapkan yakni Rp3.005,1 triliun. Dari pendapatan tersebut, penerimaan pajak berkontribusi Rp240,4 triliun, yang terdiri dari Rp187,8 triliun dari sektor pajak dan Rp52,6 triliun dari penerimaan kepabeanan serta cukai. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target yang telah ditentukan.
Adapun pengeluaran negara hingga akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6% dari target belanja negara yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp211,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun. Sementara itu, belanja transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp136,6 triliun atau 14,9% dari target.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa meskipun terjadi defisit, keseimbangan primer menunjukkan surplus sebesar Rp48,1 triliun, yang menggambarkan kemampuan negara dalam mengelola utang dengan baik. Namun, pembiayaan anggaran pada periode ini tercatat lebih tinggi dari target, yakni Rp220,1 triliun, yang menandakan adanya penarikan pembiayaan yang cukup besar di dua bulan pertama tahun 2025.
Dalam laporan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan alasan penundaan publikasi APBN KiTa. Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda laporan selama sebulan untuk memastikan data yang lebih stabil dan menghindari potensi misinterpretasi.
