Businesstrack.id- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 11 April 2025 pukul 23.59 WIB. Angka ini mengalami kenaikan 3,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari total tersebut, sebanyak 12,63 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi dan 380,53 ribu dari wajib pajak badan. Mayoritas pelaporan dilakukan secara elektronik melalui e-filing (10,98 juta), e-form (1,49 juta), dan e-SPT (630). Sementara itu, 537,92 ribu SPT lainnya masih dilaporkan secara manual ke kantor pelayanan pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa peningkatan ini juga didukung oleh relaksasi administrasi yang diberikan pemerintah terkait masa libur nasional.
“Pemerintah menghapus sanksi keterlambatan untuk pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025, mengingat batas waktu pelaporan bersinggungan dengan libur panjang Nyepi dan Idulfitri,” ujar Dwi dalam keterangan resminya, Minggu (13/4).
Keputusan penghapusan sanksi tersebut tertuang dalam Kepdirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025. Wajib pajak yang melapor antara 1–11 April 2025 tetap dianggap patuh dan tidak dikenai sanksi berupa Surat Tagihan Pajak (STP).
DJP menargetkan 16,21 juta penyampaian SPT Tahunan sepanjang 2025, atau setara dengan tingkat kepatuhan sebesar 81,92 persen dari total wajib pajak.
Dwi menegaskan bahwa target kepatuhan ini berlaku untuk satu tahun penuh, bukan hanya tiga bulan pertama. Ia juga mengajak seluruh wajib pajak yang belum melapor untuk segera menunaikan kewajibannya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah melaporkan SPT tepat waktu. Kepatuhan Anda adalah kontribusi penting bagi pembangunan negeri,” tutup Dwi.
