Businesstrack.id- Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 menurun tipis menjadi 427,2 miliar dolar AS, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 427,9 miliar dolar AS. Meskipun terjadi penurunan bulanan, secara tahunan ULN tetap mencatat pertumbuhan sebesar 4,7 persen (year-on-year/yoy), melambat dari 5,3 persen pada Januari.
Menurut Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, penurunan ini turut dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya penguatan dolar AS terhadap sebagian besar mata uang dunia, termasuk rupiah.
📉 ULN Pemerintah dan Swasta Sama-Sama Turun
ULN pemerintah per Februari 2025 tercatat sebesar 204,7 miliar dolar AS, sedikit turun dibanding Januari yang berada di angka 204,8 miliar dolar AS. Meski demikian, secara tahunan masih tumbuh 5,1 persen yoy.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan dana investor asing dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain, menyusul ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang masih tinggi.
Pemerintah, tegas Ramdan, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas pembayaran utang dan mengelola ULN secara hati-hati. “Hampir seluruh ULN pemerintah berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9 persen,” ujarnya.
ULN pemerintah juga banyak digunakan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, seperti:
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,6%)
- Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial (17,8%)
- Pendidikan (16,6%)
- Konstruksi (12,1%)
Sementara itu, ULN swasta stabil di angka 194,8 miliar dolar AS, namun mengalami kontraksi tahunan sebesar 1,6 persen, lebih dalam dibanding bulan sebelumnya yang tercatat minus 1,3 persen yoy. Kontraksi ini terjadi di kedua kelompok, baik lembaga keuangan (-2,2%) maupun nonkeuangan (-1,5%).
🛡️ Struktur ULN Masih Sehat, Risiko Terjaga
Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 30,2 persen di Februari 2025 (dari 30,3% di Januari), serta dominasi utang jangka panjang sebesar 84,7 persen dari total ULN.
“Koordinasi BI dan Pemerintah dalam pemantauan terus diperkuat, agar peran ULN dapat mendukung pembiayaan pembangunan secara optimal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional,” tutup Ramdan.
