Businesstrack.id- Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan empat pulau yang sebelumnya disengketakan—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden secara daring dari Istana Kepresidenan, Selasa (17/6). Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
“Presiden telah mengambil keputusan tegas berdasarkan data dan dokumen pemerintah yang valid, bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Aceh,” ujar Prasetyo di Istana Negara.
Langkah ini diambil sebagai bentuk penyelesaian atas polemik yang mencuat setelah terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan itu sempat memicu protes keras dari masyarakat Aceh Singkil yang mengklaim wilayah tersebut merupakan bagian dari Provinsi Aceh secara historis maupun administratif.
Dalam rapat tersebut, kedua gubernur juga menandatangani Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penyelesaian status keempat pulau, disaksikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Kementerian Sekretariat Negara menyebut keputusan ini telah melalui proses verifikasi data, dokumen administratif, serta konsultasi dengan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang memberi rekomendasi agar pulau-pulau itu dimasukkan ke Aceh.
Sementara itu, Pemerintah Aceh menyambut baik keputusan tersebut dan menyatakan akan menjaga wilayah perbatasan dengan koordinasi yang intens bersama aparat dan masyarakat. Sebaliknya, sejumlah kalangan di Sumatera Utara berharap agar koordinasi lintas wilayah tetap dijaga untuk mencegah gesekan sosial.
Dengan keputusan ini, diharapkan konflik tapal batas antara dua provinsi tersebut dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.
