Jakarta, 4 Agustus 2025 – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,14 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pendanaan ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menciptakan akses pendidikan yang setara.
“Anggaran APBN (2025) Rp2,14 triliun dan akan makin meningkat pada tahun 2026,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati.
Program sekolah rakyat merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto, yang mengusung pendidikan gratis dan berkualitas di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Total ada 159 sekolah rakyat yang ditargetkan berjalan sepanjang 2025.
Hingga pertengahan Juli 2025, 63 sekolah rakyat telah resmi beroperasi, dan telah menerima lebih dari 9.000 siswa dari berbagai wilayah Indonesia.
Program ini terus bergulir secara bertahap:
- 1 Agustus 2025: Peluncuran tambahan 37 sekolah rakyat
- Awal September 2025: Menyusul 59 sekolah lainnya
- 41 sekolah masih dalam proses verifikasi data oleh Kementerian Sosial dan survei oleh Kementerian PUPR
Menurut Sri Mulyani, program ini menjadi bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial melalui akses pendidikan.
“Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa sekolah rakyat berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Keberadaan sekolah rakyat menjadi solusi nyata dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ungkap AHY.
Lokasi sekolah rakyat ditentukan oleh Kementerian Sosial, dengan mempertimbangkan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan fasilitas pendidikan gratis dan inklusif.
