Businesstrack.id,- Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik akan mengalami perlambatan dalam beberapa tahun ke depan. Dalam laporan terbaru yang dirilis 8 April, pertumbuhan kawasan diproyeksikan turun menjadi 4,2 persen pada 2026, dari 5,0 persen pada 2025.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan tersebut, Aaditya Mattoo, menyebutkan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik global—khususnya konflik di Timur Tengah—menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga energi dunia.
Lonjakan harga energi ini dinilai berdampak luas, mulai dari meningkatnya hambatan perdagangan hingga bertambahnya ketidakpastian kebijakan global. Selain itu, tekanan tersebut juga memperberat kondisi domestik di berbagai negara di kawasan.
Menurut laporan tersebut, kenaikan harga bahan bakar hingga 50 persen berpotensi menurunkan pendapatan masyarakat sebesar 3–4 persen, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi.
Sejak akhir Februari, konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan signifikan pada harga energi global. Harga gas alam dilaporkan meningkat hingga 90 persen, sementara harga minyak mentah melonjak lebih dari 30 persen.
Selain energi, kawasan Timur Tengah juga merupakan pemasok utama berbagai komoditas penting seperti pupuk, aluminium, dan petrokimia. Negara seperti Qatar dan Arab Saudi bahkan menyumbang lebih dari 10 persen ekspor pupuk nitrogen dunia.
Dampak dari kenaikan harga energi ini diperkirakan tidak merata di seluruh kawasan. Negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Mikronesia, Tonga, dan Vanuatu termasuk yang paling rentan, bersama dengan negara importir energi besar seperti Thailand dan Mongolia.
Sementara itu, negara dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat seperti Indonesia, Vietnam, dan Kamboja dinilai memiliki daya tahan lebih baik. Ketahanan ini didukung oleh cadangan strategis, kapasitas pengolahan energi domestik, serta penerimaan dari ekspor komoditas.
Bank Dunia menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mendorong reformasi struktural guna menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
