Businesstrack.id- Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 mencapai 437,9 miliar dolar AS. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 434,9 miliar dolar AS, namun dinilai masih dalam kondisi terjaga.
Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari 2026 yang sebesar 1,7 persen. Meski demikian, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap terkendali di level 29,8 persen.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyampaikan bahwa kenaikan ULN terutama bersumber dari sektor publik, khususnya bank sentral. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Dari sisi pemerintah, ULN tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS atau tumbuh 5,5 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Utang ini mayoritas digunakan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti layanan kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.
Struktur ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi hampir seluruhnya, yakni mencapai 99,98 persen. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia juga dipengaruhi oleh naiknya kepemilikan investor asing pada instrumen moneter, sebagai bagian dari kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, ULN sektor swasta justru mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen (yoy). Penurunan ini terjadi baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan.
Secara sektoral, ULN swasta masih didominasi oleh industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, energi (listrik dan gas), serta sektor pertambangan, dengan kontribusi mencapai 80,3 persen dari total ULN swasta. Adapun sekitar 76 persen ULN swasta merupakan utang jangka panjang.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan dominasi utang jangka panjang sebesar 84,9 persen. BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN, sekaligus memastikan pemanfaatannya tetap optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.