Businesstrack.id- Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 11,58 juta hingga 21 April 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa total pelaporan tersebut tepatnya mencapai 11.579.824 SPT.
Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 9,94 juta, diikuti oleh wajib pajak orang pribadi nonkaryawan sebanyak 1,24 juta. Sementara itu, wajib pajak badan tercatat sebanyak 383.310 dalam mata uang rupiah dan 281 dalam mata uang dolar AS untuk tahun buku Januari–Desember 2025.
Selain itu, untuk pelaporan dengan tahun buku berbeda, terdapat tambahan 4.866 wajib pajak badan dalam rupiah dan 34 dalam dolar AS.
Di sisi lain, DJP juga melaporkan perkembangan aktivasi akun Coretax yang telah mencapai lebih dari 18,29 juta akun. Angka ini didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 17,18 juta, disusul wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026. Selain itu, sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran juga dihapus sementara hingga batas waktu tersebut.
Meski demikian, DJP menegaskan akan tetap menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Setelah periode relaksasi berakhir, keterlambatan pelaporan akan dikenai denda sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.
DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 15 juta dalam waktu dekat dan secara keseluruhan menembus 19 juta hingga akhir 2026. Wajib pajak pun diimbau untuk segera melaporkan SPT sebelum tenggat waktu guna menghindari potensi gangguan sistem akibat lonjakan akses di akhir periode.