Businesstrack.id- Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk semester II tahun 2025. Dalam rapat kerja yang digelar Kamis (3/7), Sri Mulyani menyatakan bahwa pelaksanaan APBN di paruh kedua tahun ini menghadapi tantangan berat akibat dinamika global serta penyesuaian dengan prioritas pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal tetap akan dijaga dengan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan.
Proyeksi APBN Semester II 2025
Pendapatan negara pada semester II 2025 diperkirakan mencapai Rp1.663,7 triliun, yang terdiri dari:
- Penerimaan perpajakan:409 triliun
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp254,4 triliun
- Penerimaan hibah: Rp400 miliar
Sementara itu, total belanja negara diproyeksikan sebesar Rp2.121,5 triliun, dengan rincian:
- Belanja Pemerintah Pusat (BPP):659,9 triliun
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp461,6 triliun
Dengan perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN semester II diperkirakan mencapai Rp457,8 triliun, atau 1,94 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, keseimbangan primer diproyeksikan defisit sebesar Rp162,7 triliun, dan pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp378,4 triliun.
Penggunaan SAL Disetujui DPR
Dalam rangka menjaga efisiensi pembiayaan, DPR menyetujui penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk:
- Mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)
- Menutup sebagian defisit anggaran
- Membiayai belanja prioritas dan kewajiban pemerintah
Outlook APBN Akhir Tahun 2025
Outlook keseluruhan APBN 2025 juga disepakati dalam rapat tersebut. Pemerintah memproyeksikan:
- Pendapatan negara:865,5 triliun
- Perpajakan: Rp2.387,3 triliun
- PNBP: Rp477,2 triliun
- Hibah: Rp1 triliun
- Belanja negara:527,5 triliun
- BPP: Rp2.663,4 triliun
- TKD: Rp864,1 triliun
Defisit APBN secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp662 triliun, atau 2,78 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp109,9 triliun.
Menjaga Stabilitas Fiskal di Tengah Transisi Pemerintahan
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyeimbangkan antara keberlanjutan fiskal dan pelaksanaan program-program prioritas baru Presiden Prabowo. Ia menyebut kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan stabilitas makroekonomi nasional.
“APBN akan terus diarahkan untuk efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta tetap menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang,” pungkasnya.