Businesstrack.id- Bank Negara Indonesia (BNI) membukukan laba bersih sebesar Rp5,6 triliun pada kuartal I 2026, ditopang oleh pertumbuhan kredit dan peningkatan dana murah (CASA) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Perseroan mencatat pertumbuhan CASA sebesar 26,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp731,6 triliun hingga Maret 2026. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan giro sebesar 39,7 persen dan tabungan yang meningkat 10,4 persen, sehingga memperkuat struktur Dana Pihak Ketiga (DPK).
Sejalan dengan itu, penyaluran kredit BNI tumbuh 20,1 persen (YoY) menjadi Rp919,3 triliun. Pertumbuhan kredit terjadi secara seimbang baik di segmen korporasi maupun ritel, guna mendukung ekspansi ekonomi nasional.
Kinerja intermediasi tersebut mendorong pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tumbuh 12,1 persen, sementara pendapatan non-bunga meningkat 12,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) membaik menjadi 1,9 persen, dengan Loan at Risk di level 8,6 persen atau lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Sementara itu, rasio kecukupan modal (KPMM) tercatat 18,5 persen, jauh di atas ketentuan regulator, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 83,5 persen.
BNI juga memperkuat struktur permodalannya melalui penerbitan instrumen Additional Tier-1 (AT1) senilai 700 juta dolar AS atau setara Rp11,9 triliun pada April 2026. Penerbitan ini mendapat respons positif dari investor global dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscribe) mencapai 3,6 kali.
Di sisi lain, perseroan terus melanjutkan transformasi bisnis melalui inisiatif BRAVE (Branch, Region, Area, Value, Empowerment) untuk meningkatkan kapabilitas jaringan hingga ke tingkat cabang.
Selain fokus pada kinerja keuangan, BNI juga memperkuat komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan. Perseroan sebelumnya telah menerbitkan Sustainability Bond dan Green Bond untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
Ke depan, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, termasuk melalui pembiayaan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi desa.